Antrean Beli Elpiji 3 Kg Memakan Korban, PB PMII Sarankan Menteri Bahlil Mundur

- Jurnalis

Selasa, 4 Februari 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOLOM JAKARTA || Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia (PB PMII) Bidang Ekonomi dan Investasi, Ramadhan mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM dan menyarankan untuk mundur dari jabatannya. Kebijakannya tentang larangan pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg telah menyengsarakan rakyat.

Bahkan kata Ramadhan, aturan penjualan elpiji 3kg yang dikeluarkan oleh Bahlil tersebut telah membuat salah satu warga Tangerang Selatan meninggal dunia. Nenek itu meninggal usai ikut antrian panjang untuk mendapatkan gas elpiji.

Baca Juga :  Diduga Melakukan Pelanggaran Etik, Saldi Isra dan Arief Hidayat Dilaporkan ke MKMK

“Kebijakan jika dilakukan ugal-ugalan tanpa kajian yang matang serta tanpa kordinasi dulu dengan presiden, maka korbannya adalah rakyat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab setelah warga tanggerang selatan meninggal gara-gara kebijakannya. Harusnya Bahlil kalau tau malu, mundur saja,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Baca Juga :  Pj Bupati Pamekasan Safari Ramadan ke Waru dan Pakong, Jalin Silaturahim dengan Masyarakat

Mahasiswa magister Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia menegaskan bahwa dampak kebijakan Bahlil ini bisa membuat jalur ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM semakin sulit. Misalnya emak-emak kesulitan memasak di dapur karena gasnya sulit didapat, kemudian pedagang kaki lima dan pelaku UMKM dagangan nya semakin mahal dengan alasan gas sulit didapatkan.

Baca Juga :  Berbagi Kebahagiaan saat Ramadan, PLN UP3 Madura Beri Santunan Anak Yatim dan Guru Ngaji

“Artinya karena kebijakan keliru yang dikeluarkan oleh menteri Bahlil tersebut, mempersulit hidup masyarakat kecil dan berdampak terhadap terhadap ekonomi masyarakat dan harga-harga di pedagang UMKM. Mereka mesti mencari Gas LPG 3 kg lebih jauh daripada biasanya dan menambah pengeluaran. Seharusnya pemerintah itu melindungi dan membuat hidup masyarakat sejahtera, bukan dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” tegas Ramadhan.

Berita Terkait

BEM Nusantara: Pendidikan Harus Terus Berjalan Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran
Pakar Hukum Soroti RKUHAP: Harus Ada Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana
Guru Besar Hukum: Penambahan Kewenangan Kejaksaan dalam RKUHAP berpotensi Timbulkan Kerancuan
Jelang Bulan Ramadan, Menteri Imipas Makan Siang Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang
CMPRO dan Akademisi Nilai Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Masalah
BEM Nusantara: 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran Belum Optimal
IM Nusantara: Polri Peroleh Sentimen Positif Publik di Media Sosial
Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, BEM PTNU Minta KPK Tangkap Harun Masiku

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 21:35 WIB

BEM Nusantara: Pendidikan Harus Terus Berjalan Optimal di Tengah Efisiensi Anggaran

Sabtu, 22 Maret 2025 - 14:44 WIB

Pakar Hukum Soroti RKUHAP: Harus Ada Keseimbangan dalam Sistem Peradilan Pidana

Kamis, 6 Maret 2025 - 11:56 WIB

Guru Besar Hukum: Penambahan Kewenangan Kejaksaan dalam RKUHAP berpotensi Timbulkan Kerancuan

Rabu, 26 Februari 2025 - 11:41 WIB

Jelang Bulan Ramadan, Menteri Imipas Makan Siang Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang

Minggu, 23 Februari 2025 - 22:31 WIB

CMPRO dan Akademisi Nilai Asas Dominus Litis di RUU KUHAP Berpotensi Timbulkan Masalah

Berita Terbaru